Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan di Kaltim

Dengan adanya permintaan pasar yang tinggi, tersedianya sumber daya lahan dan sumber daya pakan, serta fasilitas pemerintah berupa kebijaksanaan investasi usaha berupa KUR, KKP merupakan peluang pasar cukup besar untuk pengembangan peternakan di Kalimantan Timur. 

click to zoom

Pengembangan energi alternatif melalui pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk organik juga merupakan peluang untuk pengembangan peternakan di daerah tersebut. Namun demikian untuk mendorong dan menarik minat para investor dalam agribisnis peternakan di Kaltim di dalam Tata Ruang Wilayah masing-masing kabupaten/kota perlu ditetapkan adanya kawasan pengembangan agribisnis peternakan, kata Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kaltim Ir. H. Ibrahim MP kepada Sinta di Jakarta baru-baru ini. 

Cukup Potensial Menurut Ir. H. Ibrahim, di Propinsi Kaltim tersedia sumber daya lahan potensial sebagai basis ekologis untuk mengembangkan ternak belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya alam dapat menampung + 734.000 ternak. Sedangkan populasi yang ada masih sangat kecil, sehingga saat ini masih selalu tergantung pada pasokan dari luar daerah propinsi. 

Di Kaltim tersedia pakan lokal dengan memanfaatkan dan optimalisasi produktivitas lahan melalui integrasi tanaman dengan pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan. Di samping itu daerah Kaltim masih bebas penyakit hewan menular yang terdaftar dalam organisasi kesehatan dunia OIE (Office International des Epizooties), sehingga hal ini juga merupakan peluang besar untuk pengembangan peternakan di daerah tersebut. Kemudahan Perizinan Mengingat masih minimnya minat para investor dalam bidang usaha pembibitan diharapkan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam perizinan mendapatkan lahan. 

Di samping itu diperlukan subsidi suku bunga kredit bank dan jangka waktu pengembalian yang relatif lama untuk para pengusaha di bidang perbibitan sapi. Untuk optimalisasi pengembangan integritas ternak dengan tanaman khususnya pengembangan ternak sapi potong di perkebunan kelapa sawit, maka perlu adanya deregulasi pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk mengembangkan ternak sapi di areal perkebunan setiap 2 hektar 1 ekor sapi